Selain itu di jalanan Kota Pekanbaru pagi tadi berlangsung aksi unjukrasa dari kelompok Aliansi Rakyat Riau Berdaulat (Arrib) yang di dalamnya terdapat Barisan Muda Riau, BEM UIR, BEM STMIK Amik Riau, BEM Abdurrab, BEM Umri, BEM Unri, BEM STMIK Darmapala, Hipmih, EW-LMND, DPW-SRMI, KPW-PRD. Aksi unjukrasa diarahkan ke Gubernur Riau H Annas Maamun. Demo berlangsung di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru menuntut janji-janji manis Annas Maamun semasa kampanye Cagubri dan Cawagubri beberapa waktu lalu.
Menurut Koordinator Umum Arrib Riau Yusroni T didampingi Koordinator Lapangan Broery Marihot Pesolima Nainggolan AMd dalam pernyataan sikapnya, menuntut empat tuntutan. Tuntutan pertama, laksanakan pendidikan gratis tanpa diskriminasi mulai dari pendidikan usia dini hingga Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Proklamasi, Tiap-tiap Warga Negara Berhak Mendapat Pengajaran.
Kedua, rumuskan kurikulum pendidikan yang berkualitas guna tercapainya tujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Ketiga, Penjarakan pelaku pemungutan liar di sekolah-sekolah dan dinas/lembaga penyelenggara pendidikan. Keempat pengawasan legalitas sekolah-sekolah swasta.
Pengunjukrasa memberi solusi dengan mengatakan laksanakan pasal 33 UUD 1945 Proklamasi sebagai sumber anggaran biaya pelaksanaan pendidikan gratis dari pendidikan usia dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.
Massa juga prihatin masih banyak pungutan liar di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi. Misalnya ada bantuan komputer dari Pemerintah ke sebuah sekolah atau Perguruan Tinggi di Riau ini. Maka nanti pihak sekolah atau Perguruan Tinggi memungut kembali biaya komputer kepada siswa atau mahasiswanya. Sementara disebutkan juga ada siswa miskin atau tak mampu tahun 2013 lalu kesulitan untuk ikut ujian karena tidak ada biaya untuk ujian. Pihak sekolah tidak mau tahu dan tidak mau membantu siswa yang kesulitan ini.
Massa juga menyampaikan sudah 68 tahun Indonesia merdeka sejauh mana Negara menjalankan amanat
konstitusi UUD 1945 seutuhnya untuk memberikan hak dasar pendidikan kepada Rakyat Indonesia, pendidikan berkualitas dan gratis tanpa diskriminasi faktor usia, faktor jenjang pendidikan, faktor ekonomi, faktor teritorial.Kondisi ekonomi yang memburuk, sempitnya lapangan kerja membuat sebagian keluarga di negeri ini tak mampu menyekolahkan anak mereka sebagaimana mestinya, ini bisa diamati dari data United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco).Pengamat pendidikan Muhammad Zuhdan 2013 seperti dilansir suaramerdeka.com tiap menit, empat siswa putus sekolah, menyebutkan tercatat ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Dengan kata lain setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.
Belum lagi rendahnya perhatian negara dalam dunia pendidikan Indonesia tergambar dalam upaya amandemen UUD 1945 hanya mengalokasikan 20 persen dari APBN sedangkan 60 persen dari jumlah anggaran pendidikan tersebut sudah terserap untuk gaji guru. Hal ini menggambarkan belum memadainya anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan gratis tanpa diskriminasi sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan upaya amandemen UUD 1945 menetapkan 20 persen alokasi dana APBN telah mencabut ruh daripada UUD 1945 tentang amanat konstitusi agar negara bertanggung jawab memberikan pengajaran sepenuhnya kepada rakyat Indonesia.
"Berdasarkan realita pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan dengan ini kami menyimpulkan bahwa Pemerintah belum melaksanakan pendidikan sesuai UUD 1945 Proklamasi pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu kami sampaikan tuntutan, kritik dan saran kepada Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan agar tetap konsisten berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,'' ujar Yusroni T dan Broery
Tidak ada komentar:
Posting Komentar